Top Guidelines Of agus joko pramono
Top Guidelines Of agus joko pramono
Blog Article
Banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu method atau dalam satu periode pemerintahan, tetapi butuh kesadaran kolektif dan komitmen jangka panjang.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
The next articles are merged in Scholar. Their combined citations are counted only for the initial short article.
Pengalaman semacam ini menegaskan betapa pentingnya pemahaman mendalam mengenai audit keuangan dalam melawan korupsi di tingkat nasional maupun internasional.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo several questions about governance and what this means being a new member of your Board.
“Semakin gemuk sebuah kabinet bisa berimplikasi pada klientelisme yang menguat. Partai pasti akan mengakses sumber daya negara untuk memelihara konstituen mereka demi meningkatkan suara pada pemilu berikutnya,” ujar Mada.
In relation into the institution, the part on the BPK Vice Chairman given that the Vice-Chair of the UN IAAC can reinforce BPK's dedication in supporting the optimization of Indonesian foreign plan and Enhance the impression in the BPK as an institution with competencies identified in the Intercontinental amount.
Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada sebuah kesatuan Polri. more info Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan kepada satuan yang dinilai telah berjasa di bidang kepolisian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Kemunculan mereka terjadi setelah mengemuka kabar bahwa jumlah menteri yang akan ditunjuk Prabowo akan menjadi yang terbanyak sejak era pemilihan presiden secara langsung tahun 2004.
Sebagai contoh, BPK akan memeriksa apakah BUMN telah memiliki sistem penganggaran yang terstruktur, apakah BPK telah melakukan kontrol terhadap pengeluaran, dan apakah BPK telah melakukan investasi dengan pertimbangan yang matang.
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.
Jakarta (ANTARA) – Pembentukan atau pemilihan menteri merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan…
Audit BPK terhadap BUMN juga mendorong peningkatan akuntabilitas. BUMN menjadi lebih bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan kinerja perusahaan.